Demi kepentingan usaha dari Perseroan, maka Perseroan dapat melakukan perubahan dari maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terlebih dahulu harus disetujui oleh Pemegang Saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan Anggaran Dasar, yang dilakukan dengan cara perubahan Akta Perusahaan, baru berlaku efektif setelah perubahan tersebut mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.